ANALISIS WACANA KRITIS
Model Van Dijk
“DPR & KPK di MATA KOMPAS”
PENDAHULUAN
1. Analisis Wacana
Pada dasarnya, analisis merupakan upaya yang dilakukan untuk menguak identitas objek analisis. Karena obek analisis wacana tidak pernah hadir sendirian, selalu disertai konteks, maka konteks merupakan penentu identitas objek analisis. Dalam hal ini kita memfokuskan objek kita pada salah satu media massa yang ada, yaitu Koran. Dalam pemberitaan koran, tak jarang kita menemukan adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Kadang diantara dua Koran, satu berita yang sama akan berbeda kesan yang kita dapatkan jika kita membandingkannya. Tentu hal ini bisa membuat kita bingung dan bertanya-tanya, informasi manakah yang benar-benar akurat. Tetapi dengan mencoba menganalisis wacana tersebut, kita akan mengetahui motif/ideology yang tersembunyi di balik teks berita tersebut secara sederhana, cara membaca yang lebih mendalam dan jauh ini disebut sebagai analisis wacana.
2. Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk
Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli, model Van Dijk adalah model yang paling banyak dipakai. Analisis wacana kritis model van Dijk bukan hanya semata-mata mengalisis teks, tapi juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat, dan bagaimana kognisi atau pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks yang dianalisis. Van Dijk menggambarkan wacana dalam tiga dimensi atau bangunan yaitu : teks, kognisi sosial dan konteks sosial.
Inti analisisnya adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Pada dimensi teks yang diteliti bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita, yang melibatkan kognisi individu dari wartawan atau redaktur. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah yang mempengaruhi kognisi wartawan atau redaktur. Namun, dalam analisis ini penulis tidak membahas ketiga dimensi tersebut. Penulis hanya fokus pada analisis teks saja.
Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan dasar penelitian mengunakan metode analisis wacana kritis Teun A. van Dijk. Data deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran laporan penyajian. Oleh karena sifatnya berhubungan dengan kata-kata dan perilaku orang, maka pendeskripsian menjadi sangat penting untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang lebih jelas atas masalah yang dibahas. Proses interpretasi dilakukan, yaitu menafsirkan data guna mengungkapkan makna-maknanya sebagai bagian dari analisis.
Analisis teks terdiri atas beberapa struktur/ tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Ada tiga tingkatan dalam analisis teks: struktur makro, superstruktur dan struktur mikro.
1. Struktur Makro (Tematik). Elemen tematik merupakan makna global (global meaning) dari satu wacana. Tema merupakan gambaran umum mengenai pendapat atau gagasan yang disampaikan seseorang atau wartawan. Tema menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi suatu berita.
2. Superstruktur (Skematik/ Alur) : Teks atau wacana umumnyamempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk satu kesatuan arti. Sebuah berita terdiri dari dua skema besar. Pertama summary yang ditandai dengan judul dan lead. Kemudian kedua adalah story yakni isi berita secara keseluruhan.
3. Struktur Mikro. Struktur ini terdiri atas :
a) Analisis Semantik Tinjauan semantik suatu berita atau laporan akan meliputi latar, detail, ilustrasi, maksud dan pengandaian yang ada dalam wacana itu.
1) Latar : Latar merupakan elemen wacana yang dapat mempengaruhi (arti kata) yang ingin disampaikan. Seorang wartawan ketika menyampaikan pendapat biasanya mengemukakan latar belakang atas pendapatnya. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana khalayak hendak dibawa.
2) Detail : Elemen ini berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan oleh seorang wartawan. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya akan membuang atau menampilkan dengan jumlah sedikit infomasi yang dapat merugikan citra dan kedudukannya.
3) Maksud : elemen ini melihat apakah teks itu disampaikan secara eksplisit atau tidak. Apakah fakta disajikan secara telanjang, gamblang atau tidak. Itulah masuk karegori elemen maksud dalam wacana.
4) Praanggapan : strategi lain yang dapat memberi citra tertentu ketika diterima khalayak. Elemen ini pada dasarnya digunakan untuk memberi basis rasioal, sehingga teks yang disajikan komunikator tampak benar dan meyakinkan. Praanggapan hadir untuk memberi pernyataan yang dipandang terpecaya dan tidak perlu lagi dipertanyakan kebenarnnya karena hadirnya pernyatan tersebut.
b) Analisis Kalimat (Sintaksis). Strategi wacana dalam level sintaksis adalah sebagai berikut :
a. Koherensi : adalah jalinan atau pertalian antar kata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang mengambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan dengan memakai koherensi. Sehingga dua fakta tersebut dapat menjadi berhubungan.
1) Koherensi sebab akibat. Koherensi sebab akibat dengan mudah dapat kita lihat dari pemakaian kata penghubung yang dipakai untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan, atau memisahkan suatu proposisi dihubungkan dengan bagaimana seeorang memaknai sesuatu yang ingin ditampilkan pada khalayak pembaca.
2) Koherensi Penjelas. Koherensi penjelas ditandai dengan pemakaian anak kalimat sebagai penjelas. Bila ada dua proposisi, proposisi kedua adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama.
3) Koherensi pembeda. ini berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dua peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan. Dua peristiwa dapat dibuat seolah-olah saling bertentangan dan berseberangan (contrast). Kata sambung yang biasa dipakai untuk membedakan dua proposisi ini adalah ”dibandingkan’, dibanding, ketimbang.
b. Pengingkaran : bentuk praktik wacana yang menggambarkan bagaimana wartawan menyembunyikan apa yang ingin diekspresikan secara implisit. Pengingkaran menunjukkan seolah-olah wartawan menyetujui sesuatu tapi hakikatnya tidak menyetujuinya.
c. Bentuk kalimat : berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Logika kausalitas ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang diterangkan). Dalam kalimat yang berstruktur aktif seseorang menjadi subjek dari pernyataannya, sedangkan dalam kalimat pasif seseorang menjadi objek dari pernyataannya.
d. Kata ganti : alat untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan elemen yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana.
c) Analisis Leksikon (Makna Kata)
Dimensi leksikon melihat makna dari kata. Unit pengamatan dari leksikon adalah kata-kata yang dipakai oleh wartawan dalam merangkai berita atau laporan kepada khalayak. Kata-kata yang dipilih merupakan sikap pada ideologi dan sikap tertentu. Peristiwa dimaknai dan dilabeli dengan kata-kata tertentu sesuai dengan kepentingannya.
d) Stailistik (Retoris).
1) Gaya Penulisan: deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi dan narasi.
2) Grafis: pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat ukuran lebih besar, termasuk pula, caption, raster, grafik, gambar atau tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. DATA ANALISIS
Data dan analisis ini meliputi satu berita pokok dan tiga berita pendukung. Data ini diperoleh dari berita harian KOMPAS mengenai kasus korupsi di DPR. Dari teks-teks berita tersebut dapat terlihat kecenderungan KOMPAS terhadap institusi tertentu. Melalui bahasa yang dipoles cantik, KOMPAS bisa mempengaruhi opini pembaca bahkan meyakinkan pembaca tentang apa yang dipaparkan. Teks yang dianalisis yaitu: Posisi DPR Kuat, Korupsi Marak (KOMPAS, Selasa, 15 April 2008) Adapun teks tambahan yang merupakan pendukung dam memiliki keterkaitan yaitu: Geledah DPR, KPK Tak Perlu Dapat Izin dari Agung Laksono (KOMPAS, Kamis, 24 April 2008), Presiden Jangan Degradasi KPK (KOMPAS, Jumat, 18 April 2008), dan Penggeledahan, KPK Vs DPR (KOMPAS, Opini).
B. PEMBAHASAN
1. Struktur Makro (Tematik) : besar kemungkinan posisi DPR menjadi kekuatan bagi sebagian besar Anggota DPR untuk melakukan korupsi serta melindungi diri dari KPK.
2. Superstruktur (Skematik /Alur)
- Posisi DPR Kuat, Korupsi Marak. Sistem kontrol yang kuat dibutuhkan.
- JAKARTA, KOMPAS- kuatnya posisi Dewan Perwakilan Rakyat menjadi salah satu penyebab maraknya dugaan korupsi di lembaga itu. Untuk mengatasinya, sistem untuk mengontrl ketat lembaga legislatif dibutuhkan, disamping penindakan terhadap merekayang diduga terlibat korupsi.
- Perlu adanya perubahan sistem kontrol ditubuh DPR untuk mengurangi korupsi. Sistem kontrol ini antara lain dibangun dengan mendorong perbaikan perekrutan kader oleh parpol dan memperkuat posisi DPD untuk mengimbangi DPR.
- lalu kompas menjelaskan bahwa korupsi di DPR terjadi hampir di semua pelaksanaan wewenang di lembaga itu, mulai dari jual beli pasal saat pembuatan peraturan, pengawasan, hingga saat seleksi anggota komisi negara. Kemudian menambahkan dengan pendapat Denny Indrayana, pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang menyatakan bahwa penangkapan Al Amin Nasution, anggota DPR oleh KPK merupakan representasi dari perlakuan mayoritas anggota DPR.
- pada edisi lain, kompas memaparkan penolakan Agung Laksono, ketua DPR terhadap penggeledahan KPK di ruang kerja anggota komisi IV DPR, Al Amin Nur Nasution dengan dugaan penyuapan terkait alih fungsi lahan hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
- Kompas kemudian menonjolkan pertentangan antara DPR dan KPK dengan memaparkan pendapat tokoh yaitu Ketua Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengan Boyamin. Beliau berpendapat bahwa penyidik KPK berhak menggeledah di ruangan manapun, jika terkait dengan pengumpulan bukti suatu kasus.
- kontroversi DPR dan KPK sangat jelas dipaparkan oleh kompas dengan memunculkan opini yang mengangkat tema tersebut.
3. Struktur Mikro :
a) Analisis Semantik
§ Latar : ”Meski sulit dibuktikan, yang terjadi dengan Amin (Al Amin Nur Nasution, anggota DPR yang ditangkap KPK) merupakan representasi dari perlakuan mayoritas anggota DPR,” kata Denny Indrayana, pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, senin (14/4).
§ Detail : Dugaan maraknya korupsi yang antara lain berupa suap di DPR juga terlihat dari buruknya persepsi masyarakat terhadap lembaga itu. Survey transparency Internasional Indonesia sejak tahun 2005 menunjukan masyarakat selalu menempatkan DPR sebagai satu dari empat lembaga yang dipersepsikan terkorup. Tiga lembaga lain adalah peradilan, partai politik, dan kepolisian.
§ Maksud : ekspilisit
Korupsi ini terjadi antara lain karena kuatnya posisi DPR saat ini. Namun, hal ini jangan diatasi dengan melemahkan posisi DPR karena dapat membawa Indonesia kembali pada otoritarianisme. ”kuatnya posisi DPR saat ini sudah bagus karena membuat mereka dapat megontrol pemerintah.yang dibutuhkan adalah membangun sistem kontrol agar mereka harus berpikir ulang saat akan korupsi,” ujar Denny.
- Kompas memaparkan bahwa memang harus ada sistem kontrol baru ditubuh DPR untuk mengurangi tingkat korupsi di DPR secara khusus dan di Indonesia secara umum.
- Penulis menilai bahwa Kompas ingin mengutarakan bahwa korupsi yang merajalela di DPR bukan karena keteledoran KPK dalam menangani setiap kasus korupsi. Namun, posisi DPR yang kuat sehingga memungkinkan terjadinya korupsi di segala aspek dan kemampuan DPR untuk bersembunyi dan berlndung di balik kekusaannya itu. ”Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Agung Laksosno mengakui, pimpinan DPR tidak mengizinkan penggeledahan oleh KPK terhadap ruang kerja anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nur Nasution” (kompas, Kamis, 24 April 2008 )
- Selain DPR pemerintah (Presiden) juga dianggap menghalangi upayapemberantasan korupsi oleh KPK. ”menurut Robert, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, pernyataan Presiden dilontarkan tanpa menunjuk suatu kasus yang spesifik sehingga terkesan presiden melakukan imbauan terbuka dengan maksudmelindungi dan menyembunyikan kasus tertentu” (Kompas, Jumat, 18 April 2008).
- Kompas ingin menonjolkan kerja keras KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia terutama di instansi-instansi yang selama ini sangat sulit untik dibongkar kedoknya. ”pujian Jaksa Agung Hendarman Supardji terhadap KPK juga meakili apresiasi sejumlah masyarakat terhadap beberapa gebrakan KPK belakangan ini, terutama dalam penindakan korupasi berupa suap. Sebab mereka yang yang menjadi sasaran tindakan KPK beberapa berasal dari institusi yng selama ini terkesan sulit disentuh hukum” (Kompas, Selasa 22 April 2008).
b) Analisis Kalimat (Sintaksis)
Koherensi sebab Akibat:
Korupsi ini terjadi antara lain karena kuatnya posisi DPR saat ini. Namun, hal ini jangan diatasi dengan melemahkan posisi DPR karena dapat membawa Indonesia kembali pada otoritarianisme. ”kuatnya posisi DPR saat ini sudah bagus karena membuat mereka dapat megontrol pemerintah.yang dibutuhkan adalah membangun sistem kontrol agar mereka harus berpikir ulang saat akan korupsi,” ujar Denny.
Bentuk kalimat
- ”Sistem kontrol yang kuat dibutuhkan.” Pada kalmat ini, kompas menonjolkan Sistem Kontrol dengan menempatkan dua kata tersebut di awal kalimat.
- ”Meski sulit dibuktikan, yang terjadi dengan Amin (Al Amin Nur Nasution, anggota DPR yang ditangkap KPK) merupakan representasi dari perlakuan mayoritas anggota DPR.” penggunaan kalimat pasif pada kalimat tersebut membuktikan bahwa Kompas ingin menonjolkan Al Amin Nasution, Anggota DPR.
c) Analisis Leksikon (Makna Kata)
· kuatnya posisi Dewan Perwakilan Rakyat menjadi salah satu penyebab maraknya dugaan korupsi di lembaga itu.
Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi banyak terjadi di DPR. Hal ini didukung oleh berita Kompas pada edisi lain dengan memaparkan nama-nama anggota DPR yang tertangkap akibat kasus korupsi.
· Meski sulit dibuktikan, yang terjadi dengan Amin (Al Amin Nur Nasution, anggota DPR yang ditangkap KPK) merupakan representasi dari perlakuan mayoritas anggota DPR.
· Survey Transparecy International Indonesia sejak tahun 2005 menunjukkan masyarakat selalu menempatkan DPR sebagai salah satu dari empat lembaga yang dipersepsikan terkorup. Tiga lembaga lain adalah peradilan, partai politik, dan kepolisian
· yang dibutuhkan adalah membangun sistem kontrol agar mereka harus berpikir ulang saat akan korupsi,” ujar Denny.
· Ini membuat elit parpol leluasa menyalahguakan kekuasaannya di DPR
· Jadi mereka akan cenderung membuat peraturan yang menguntungkan diri sendiri,
d) Stailistik (Retoris).
1) Gaya Penulisan : Argumentasi
2) Grafis : Penempatan berita pada halaman 2, menandakan bahwa berita ini dianggap sangat penting oleh kompas. Selain itu, berita mengenai hal ini diterbitkan hampir setiap hari selama bulan April.
Selain ingin memojokkan DPR, Kompas juga selalu menonjolkan kerja keras KPK dalam menangani kasus korupsi. Pada edisi yang sama, juga di halaman yang sama Kompas Memaparkan bahwa KPK sudah menguntit Amir Nasution sejak Oktober sebagai judul dari berita tersebut. Kemudian foto beberapa anggota KPK yang menggeledah Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan di Bintan, Kepulauan Riau.
Pada edisi Selasa, 22 April 2008, di halaman 4 Kompas memaparkan nama-nama koruptor yang berhasil ditangkap oleh KPK di bawah pimpinan Antasari Azhar, kemudian menampilkan foto Antasari Azhar. Hal ini membuktikan ada kecenderungan Kompas terhadap KPK dengan pujian-pujian yang dilontarkan oleh pejabat maupun wartawan sendiri.
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Kita akan mendapatkan kemudahan dalam menganalis suatu berita dengan menggunakan model Van Dijk karena dilakukan dengan sistematis.
2. Dari anaisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompas selalu berusaha untuk memojokkan DPR dan menginginkan suatu perubahan di DPR dalam hal system control.
3. Ada kecenderungan Kompas terhadap KPK, terkhusus pada pimpinannya saat ini, Antasari Azhar.
4. Banyak terjadi Korupsi di DPR
B. SARAN
Untuk menjaga keamanan di negeri kita tercita ini, kita tidak boleh mudah terprofokasi oleh suatu berita sebelum menganalisa lebih jauh maksud dari pemberitaan tersebut dan membandingkannya dengan berita yang diterbitkan oleh Koran lain.
LAMPIRAN
Posisi DPR Kuat, Korupsi Marak
Kompas, Selasa, 15 April 2008 | 00:29 WIB
”Meski sulit dibuktikan, yang terjadi dengan Amin (Al Amin Nur Nasution, anggota DPR yang ditangkap KPK) merupakan representasi dari perlakuan mayoritas anggota DPR,” kata Denny Indrayana, pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (14/4).
Dugaan maraknya korupsi yang antara lain berupa suap di DPR juga terlihat dari buruknya persepsi masyarakat terhadap lembaga itu. Survei Transparency International Indonesia sejak tahun 2005 menunjukkan masyarakat selalu menempatkan DPR sebagai satu dari empat lembaga yang dipersepsikan terkorup. Tiga lembaga lain adalah peradilan, partai politik, dan kepolisian.
Denny menduga korupsi di DPR terjadi hampir di semua pelaksanaan wewenang lembaga itu, mulai dari jual-beli pasal saat pembuatan peraturan, pengawasan, hingga saat seleksi anggota komisi negara.
Korupsi ini terjadi antara lain karena kuatnya posisi DPR saat ini. Namun, hal ini jangan diatasi dengan melemahkan posisi DPR karena dapat membawa Indonesia kembali pada otoritarianisme. ”Kuatnya posisi DPR saat ini sudah bagus karena membuat mereka dapat mengontrol pemerintah. Yang dibutuhkan adalah membangun sistem kontrol agar mereka harus berpikir ulang saat akan korupsi,” ujar Denny.
Sistem kontrol ini, antara lain dibangun dengan mendorong perbaikan perekrutan kader oleh parpol dan memperkuat posisi DPD untuk mengimbangi DPR. Penindakan terhadap anggota DPR yang diduga korupsi harus diintensifkan.
Secara terpisah, pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, perbaikan juga harus dilakukan terhadap sistem pemilu. Sistem proporsional tertutup atau setengah terbuka yang akan dipakai pada Pemilu 2009 membuat kekuasaan elite parpol amat besar.
”Dengan sistem itu, elite parpol menjadi leluasa menentukan siapa yang akan dikirim ke DPR. Ini membuat elite parpol leluasa menyalahgunakan kekuasaannya di DPR,” katanya.
Peneliti di Habibie Center, Andrinof Chaniago, menambahkan, sistem distrik dan proporsional terbuka memang akan membuat anggota DPR memerhatikan rakyat. ”Masalahnya saat ini, semua peraturan untuk parpol atau DPR dibuat sendiri oleh mereka. Jadi mereka akan cenderung membuat peraturan yang menguntungkan diri sendiri,” ujar Andrinof. (NWO)
Presiden Jangan Degradasi KPK
Kompas, Jumat, 18 April 2008 | 00:28 WIB
Jakarta, Kompas - Kritik kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus bergulir. Sejumlah kalangan menyesalkan pernyataan Presiden yang justru mendegradasi upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Elite politik diminta menghentikan upaya mengintervensi KPK.
Kritik itu disampaikan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Robertus Robert dan Masyarakat Profesional Madani (MPM) yang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan, Kamis (17/4).
Sebelumnya, Presiden mengeluarkan pernyataan, ”Kalau ada warga negara yang melakukan pelanggaran dan kejahatan hukum karena tidak tahu, aparat penegak hukum turut mempunyai andil. Lebih jelek lagi, jangan sampai menjebak, dibiarkan, padahal bisa kita mengingatkan.”
Menurut Robert, pernyataan Presiden ini sangat disayangkan. ”Pernyataan Presiden Yudhoyono dilontarkan tanpa menunjuk suatu kasus yang spesifik sehingga terkesan Presiden melakukan imbauan terbuka dengan maksud melindungi dan menyembunyikan kasus tertentu,” katanya.
Selain itu, lanjut Robert, Presiden telah bersikap kurang fair terhadap lembaga penegak hukum, termasuk KPK, yang memiliki kewenangan sendiri.
”Kedua, dalam konteks kejahatan korupsi, hampir mustahil menemukan pelaku yang benar- benar tidak tahu apa yang dia lakukan mengingat kebanyakan pelaku justru berasal dari kalangan pejabat, politisi terdidik, dan melek hukum,” tegas Robert.
Ketua MPM Ismed Hasan Putro mengatakan, langkah-langkah KPK telah membangunkan harapan bahwa pemberantasan korupsi masih bisa ditegakkan.
”Jangan ada lagi dorongan primitif kekuasaan untuk mereduksi atau mengintervensi kewenangan KPK. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk lebih bijak dari hukum,” tegas Ismed sambil memberikan bunga mawar merah kepada Juru Bicara KPK Johan Budi SP.
DPR tak pangkas
Wakil Ketua Komisi III DPR M Aziz Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar) menyebutkan, di DPR belum ada wacana atau pembahasan formal ke arah pemangkasan kewenangan KPK. Kalaupun ada kasus penangkapan anggota DPR, Al Amin Nasution (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), KPK dipersilakan melakukan proses projusticia.
Aziz menekankan, proses penegakan hukum mesti didukung sepanjang sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota Komisi III, Pataniari Siahaan (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), mengatakan, kemungkinan perubahan kewenangan KPK bisa saja terjadi, bergantung pada draf perubahan dari pemerintah.
Menurut penggiat gerakan antikorupsi dari Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, pernyataan Presiden justru akan membuka peluang manipulasi proses legislasi untuk mengubah undang-undang dengan memangkas kewenangan KPK.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, Fraksi PPP memang sedang mencermati betul implikasi eksesif dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK. Namun, yang sudah pasti harus diatur adalah pemisahan pengadilan tindak pidana korupsi dari ”subordinasi” KPK. Pengadilan tindak pidana korupsi harus terbebas dari intervensi, apalagi dominasi pihak mana pun. (VIN/DIK)
Geledah DPR, KPK Tak Perlu Dapat Izin dari Agung Laksono
Rita Ayuningtyas |Kompas: Kamis, 24 April 2008 | 13:40 WIB
Ruangan Al Amin Nur Nasution yang bernomor 1630 di lantai 16 Gedung DPR RI dalam kondisi terkunci dan tampak sepi. Petugas Pamdal DPR di lantai 16 mengatakan dari pagi hanya asisten Al Amin, Anissa yang datang. Namun, setelah 5 menit Anissa pergi lagi karena ada tamu dan belum kembali lagi.
JAKARTA, KAMIS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu mendapatkan izin dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono untuk menggeledah ruangan anggota Komisi IV DPR Al-Amin Nur Nasution di Gedung DPR.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono, seusai menggelar konferensi pers bersama Dirut PT Kereta Api Indonesia, Rony Wahyudi dan Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Said Didu di Gedung KPK.
Haryono membantah jika beberapa waktu yang lalu pihaknya meminta izin ke ketua DPR RI. Menurut dia, pada saat itu KPK hanya memberitahu mengenai rencana penggeledahan kepada pihak DPR. "Menurut Undang-Undang, KPK tidak memerlukan izin dari siapapun, kecuali izin dari pengadilan. Izin dari pengadilan ini sudah kita kantongi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/4).
Saat ditanya mengenai permintaan Agung Laksono yang meminta penjelasan KPK mengenai rencana penggeledahan kantor Amin, Haryono hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin dia tidak mendapatkan penjelasan lengkap mengenai penggeledahan ini. Jadi dia bisa berkata seperti itu."
Ketua DPR Agung Laksono mengatakan pimpinan DPR belum memberikan izin pada KPK. Izin belum diberikan karena saat ini sedang masa reses anggota DPR dan tidak ada koordinasi antara pimpinan KPK dengan pimpinan DPR.(BOB)
Penggeledahan, KPK Vs DPR
Kompas, Senin, 28 April 2008 | 01:25 WIB
Indriyanto Seno Adji
Kontroversi antara KPK dan DPR soal ”penggeledahan” ruang kerja anggota Komisi IV—Al Amin Nur Nasution—mengingatkan kontroversi KPK dengan MA beberapa tahun silam. Saat itu, KPK menggeledah dan menyita beberapa dokumen dari ruang kerja MA.
Di satu sisi, tindakan KPK dianggap sebagai momentum baru pembersihan MA—hulu tertinggi institusi penegakan hukum—terhadap lembaga yudisial secara komprehensif atas praktik suap yang menjadi karakter kultur penegakan hukum. Di sisi lain, tindakan KPK dianggap melecehkan MA sebagai lembaga tertinggi independen yudikatif yang harus dijaga kehormatan dan karismanya. Apakah KPK dapat menggeledah DPR?
Institusi kenegaraan independen penegakan hukum mengalami hal serupa manakala pembersihan terhadap institusi kenegaraan merupakan awal siklus rutinitas dari masyarakat yang responsif atas buruknya penegakan hukum. Menjamurnya korupsi kelembagaan merupakan arah penegakan hukum yang perspektif.
Tidak perlu izin
Korupsi kelembagaan ini tidak diartikan bentuk legitimasi lembaga terhadap perbuatan koruptif, tetapi lebih kepada penyimpangan tindakan kolektif terhadap berbagai kebijakan negara yang merugikan keuangan sehingga memberi beban kontaminasi terhadap kelembagaan negara. Korupsi sudah menyebar dan merata di kalangan institusi pemerintahan, kenegaraan, maupun swasta. Bahkan, korupsi sudah dianggap bagian hidup bangsa. Individual corruption sebagai bentuk konvensional sudah tertinggal.
Dalam menyikapi penggeledahan itu, polemik menjadi wajar jika masyarakat memiliki harapan berlebihan searah kewenangan luar biasa KPK. Dengan extra ordinary power yang dimiliki KPK, diharapkan segala bentuk, cara, dan aplikasi korupsi dapat menjadi bagian tatanan pemberantasan korupsi. Meski demikian, extra ordinary power harus diselaraskan dengan norma legislasi mengingat kedua lembaga negara ini memiliki hubungan esensial sebagai institusi negara.
Harus dibedakan makna penggeledahan secara parsial dengan penggeledahan disertai penyitaan. Sebagai lembaga extra ordinary, KPK berwenang menyita tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri sehingga aturan persyaratan penyitaan dalam KUHAP tidak mengikat KPK (Pasal 47 Ayat 1 dan 2 UU No 30/2002). Karena itu, penggeledahan yang disertai penyitaan oleh KPK tidak memerlukan izin pengadilan.
Meski demikian, makna parsial penggeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP sehingga penggeledahan memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali untuk keadaan yang amat perlu dan mendesak (tersangka dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dikhawatirkan memusnahkan/memindahkan benda yang dapat disita).
Sebagai lembaga negara, MA dan DPR amat dipengaruhi suasana ketatanegaraan. Menurut CF Strong dalam A History of Modern Political Constitution, pemisahan kekuatan dalam bentuk asli dan interpretasi ekstrem telah lama ditinggalkan. Bahkan, International Commission of Jurist dalam menyikapi hubungan antarlembaga negara menekankan, there is some degree of co-operation (or at least: consultation) between the authorities actually making the appointment.
Membuka tabir korupsi
Terlihat upaya paksa (dwang middelen) berupa penggeledahan dan penyitaan secara doktrinal, dari penegak hukum terhadap DPR diharapkan ada keselarasan etika penegakan hukum, apalagi Bab tentang Penggeledahan atas Pasal 35 KUHAP secara tegas menyatakan larangan (kecuali tertangkap tangan) penyidik memasuki ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD. Larangan ini adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kepada DPR sebagai Independence of Legislative Authority.
Pandangan itu mendekatkan diri atas introduksi distribution of power, ada bentuk kerja sama kelembagaan negara, dan tidak diterjemahkan secara ekstrem sebagai kekuasaan absolut, meski KPK memiliki extra ordinary power. Interpretasi kewenangan ini tidak disikapi dengan menyimpangi norma legislasi, seperti penggeledahan atau proses lain, yang berakibat menjadi tindakan non-validitas KPK.
Sikap keterbukaan Ketua DPR tidak diartikan sebagai bentuk implementasi atas penghargaan di antara lembaga negara sehingga menghilangkan kesan kewenangan eksesif kedua lembaga negara. Perbedaan pendapat di kalangan pengamat, praktisi, akademisi, dan kelembagaan peradilan, baik yang pro maupun kontra mengenai penggeledahan ruang kerja di DPR, harus dianggap sebagai wacara demokratisasi yang menghargai perbedaan opini. Akan menjadi bijak jika KPK tidak memahami kewenangannya dalam konsep kekuasaan karena opini yang demikian akan menimbulkan kekuasaan otoriter yang permisif.
Dalam konsep Due Process of Law, sikap sinergitas KPK terhadap lembaga kenegaraan lain, termasuk DPR, dalam melakukan pemberantasan korupsi, khususnya perkara Al Amin Nur Nasution, diharapkan sebagai front-gate dalam membuka tabir segala kompleksitas korupsi kelembagaan di negara ini.
Indriyanto Seno Adji Pengajar Program Pascasarjana UI Bidang Studi Ilmu Hukum
sangat membantu tugas-tugas mahasiswa, terima kasih
BalasHapussangat membantu tugas-tugas mahasiswa, terima kasih
BalasHapus